Jakarta, Suara-News — Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo karena membuat perencanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tak matang dan dilakukan secara terburu-buru.
Ia menduga kondisi demikian membuat Bambang Susantono mundur dari Kepala Otorita IKN.
“Tapi kembali ini ketika segala sesuatunya muncul sebagai direction dari pusat yang dijalankan dan tanpa buka ruang bagi perencanaan secara alami harus berjalan, ya yang terjadi seperti ini. Ini akibat perencanaan yang tak matang dan terburu-buru, sehingga ciptakan beban kerja yang besar yang buat yang bersangkutan mundur,” kata Hasto di FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Senin (3/6).
Hasto menilai pemerintahan Jokowi kerap ingin menjalankan segala sesuatunya dengan cepat. Tapi di sisi lain melupakan aspek-aspek di dalam pertimbangan dan kajian yang matang.
Ia lantas bercerita sempat bekerja sebagai manajer proyek yang kini masuk kawasan IKN. Di kawasan itu, lanjutnya, memiliki struktur tanah yang tak stabil.
“Itu dari struktur tanahnya sangat tak stabil. Kemudian kemampuan untuk mendapatkan sumber daya bagi pelaksanaan pembangunan pabrik sawit aja mengalami delay. Apalagi ini sebagai suatu ibu kota negara,” kata dia.
Hasto menyesalkan perencanaan yang tak matang itu membuat mundurnya Bambang dari Kepala Otorita IKN. Terlebih, mundurnya Bambang berdekatan dengan perhelatan HUT RI pada 17 Agustus 2024.
“Tapi ketika kita bicara ibu kota negara, dengan seluruh cita-cita perjuangan para pahlawan bangsa, cita-cita geopolitik semua harus dilakukan seksama. Dengan perencanaan yang detail tak bisa buru-buru. Dampaknya seperti ini,” kata Hasto.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto mendorong penyelesaian proyek IKN di tengah mundurnya Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe.
Ia menyampaikan hal itu termaktub dalam poin 14 hasil Rakernas V beberapa waktu lalu.
“Kalau kita kan di rakernas di butir ke-14 kita mendorong penyelesaian IKN, di rakernas kemarin itu ada di butir ke-14,” kata Utut di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (3/6).