Jakarta, Suara-News — Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengungkapkan PP Muhammadiyah setuju menerima izin tambang dari pemerintah Joko Widodo.
Azrul mengatakan keputusan ini sudah dilakukan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah yang digelar sekitar pertengahan bulan Juli 2024 lalu.
“Ya, yang jelas itu melalui pleno. Nah pleno sudah memutuskan setuju, Bismillah, Muhammadiyah akan mengambil lahan dengan syarat-syarat ABCD yang sudah saya sampaikan,” kata Azrul kepada Suara-News, Kamis (25/7) malam.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Azrul menjelaskan di internal Muhammadiyah itu berlaku asas kolektif kolegial. Meski ada yang tidak setuju, jika sudah diputuskan maka harus setuju dengan keputusan yang sudah dibuat bersama.
“Atau sebaliknya, kalau diputuskan tidak setuju, ya harus semuanya tidak setuju,” tambahnya.
Azrul menjelaskan Muhammadiyah dalam posisi ditawarkan untuk mendapatkan hak izin tambang oleh pemerintah. Ia menilai pemerintah punya pertimbangan tersendiri, semisal Muhammadiyah dianggap berjasa dan berkontribusi besar kepada negara selama ini.
Azrul juga menceritakan awalnya Muhammadiyah masih mengkaji hal ini ketika wacana ini mulai bergulir ke publik. Kemudian Muhammadiyah melakukan kajian secara mendalam, baik dari sisi ekonomi, bisnis, aspek sosial, budaya, hukum, dan HAM dan lingkungan selama tiga bila terakhir ini.
