Selanjutnya, presiden akan memberikan daftar tersebut kepada DPR untuk melalui uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) guna dipilih masing-masing lima orang untuk memegang jabatan pimpinan KPK dan Dewas KPK.
Dari para capim KPK dan calon dewas KPK itu beberapa di antaranya ada yang memiliki latar belakang aparat penegak hukum baik dari kepolisian, kejaksaan, hingga advokat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dan, berikut profil singkat dari masing-masing sepuluh calon pimpinan (capim) dan calon dewan pengawas (cadewas) KPK yang telah disetor ke Jokowi.
Calon Pimpinan KPK
Setyo Budiyanto
Komjen Pol Setyo Budiyanto adalah mantan Kapolda Sulawesi Utara yang menggantikan Irjen Mulyatno. Saat ini, Setyo menjabat sebagai perwira tinggi di Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan ditugaskan di Kementerian Pertanian, di mana dirinya naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal (bintang tiga).
Setyo juga pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Karier Setyo di Korps Bhayangkara di antaranya pernah menjadi Kasat Tipikor Ditreskrim Polda Lampung dan Kasat Tipikor Polda Papua. Dia juga pernah menjadi i Wadirreskrim Polda Papua dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua.
Djoko Poerwanto
Irjen Pol Djoko Poerwanto merupakan pejabat kepolisian berpangkat Inspektur Jenderal (bintang dua) yang saat ini sedang menjabat Kapolda Kalimantan Tengah sejak 2023.
Seperti Setyo, Djoko juga diketahui pernah pula bertugas sebagai penyidik di KPK.
Sepanjang kariernya di Korps Bhayangkara,Djoko juga pernah menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kasubdit II Tipikor Bareskrim.
Terkait jabatan di kepolisian, namanya sempat menjadi sorotan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) karena beberapa kebijakan dan tindakan, seperti penerbitan maklumat tentang larangan demonstrasi di muka umum saat menjabat Kapolda NTB pada Mei 2022, serta dianggap tidak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Poengky Indarti
Poengky Indarti merupakan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) periode 2020-2024. Dia juga anggota Kompolnaspada periode 2016-2020.
Perempuan yang juga advokat ini memulai kariernya di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya pada 1993 hingga 2000, di mana dirinya menjabat sebagai Wakil Direktur Bidang Operasional.
Poengky juga dikenal sebagai pengacara yang sering mengangkat isu-isu penindasan masyarakat di Surabaya. Kemudian, dirinya melanjutkan karier di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) di Jakarta pada tahun 2000.
Dia juga menjadi salah satu pendiri dari lembaga Imparsial yang fokus pada persoalan hak-hak asasi manusia.
Ida Budhiati
Ida Budhiati adalah mantan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menjabat sejak 2012 di bawah kepemimpinan Profesor Jimly Asshiddiqie, dimana Ida memiliki peran dalam menjatuhkan sanksi serta menegakkan aturan etik terhadap penyelenggara pemilu.
Ida juga pernah menjadi komisioner KPUJateng dari 2003 sampai 2012, dan KPURI pada periode 2012-2017.Selain itu, dirinya pernah ikut dalam seleksi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2019.
Perempuan ini juga dikenal berlatar belakang advokat, di mana pada masa dasawarsa 1990an hingga medio 2000an dia pernah aktif di LBHSemarangdan juga LBHAPIK.
Johanis Tanak
Johanis Tanak adalah Wakil Ketua KPKpetahana. Dia masuk ke kursi pimpinan KPKmenggantikan Lili PintauliSiregar yang mengundurkan diri di tengah pengusutan kasus etik oleh DewasKPK.
Johanis Tanak berlatar belakang sebagai jaksa. Sepanjang kariernya di Korps Adhyaksa tercatatpernah menjabat sebagai Direktur Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi.
Sebagai Komisioner KPK, JohanisTanak pernah tersandung dugaan pelanggaran etik terkait hubungannya dengan eks Plh Dirjen Minerba. Namun, akhirnya dinyatakan tidak terbukti oleh Dewan Pengawas KPK.
Fitroh Rohcahyanto
Fitroh Rohcahyanto merupakan seorang jaksa yang pernah menjadi Direktur Penuntutan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia telah menjabat di KPK selama lebih dari 11 tahun sebelum kembali ke Kejaksaan Agung pada 2023 lalu.
Fitroh dikenal sebagai jaksa dalam berbagai kasus korupsi besar, termasuk kasus korupsi proyek e-KTP dan kasus pembangunan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang.
Fitroh juga sempat menjadi sorotan publik setelah mundur dari jabatannya di tengah kontroversi pengusutan kasus Formula E, dengan alasan tidak ingin terlibat dalam skenario yang ditetapkan pimpinan KPK
Ibnu Basuki Widodo
Ibnu Basuki Widodo adalah hakim di Pengadilan Tinggi Manado yang sebelumnya pernah bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menjadi pejabat Humas Pengadilan Tipikor Jakarta.
Sepak terjangnya di meja hijau, Ibnu beberapa kali menarik perhatian publik lantaran pernah memvonis bebas terdakwa korupsi pengadaan alat laboratorium IPA MTs di Kementerian Agama pada 2010.
Selain itu, saat menjabat sebagai Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Desember 2017, ia pernah melarang jurnalis untuk meliput persidangan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto.
Agus Joko Pramono
Agus Joko Pramono dikenal sebagai mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2023.
Perjalanan kariernya, Agus pernah menjabat sebagai Komite Penasihat Pemeriksaan Independen (IAAC), anggota Inisiatif Pengembangan INTOSAI (IDI), dan anggota BPK periode 2013-2019.
Agus juga merupakan guru besar akuntansi publik di Universitas Jenderal Soedirman (UNSOED) dan saat in dia tercatat sebagai komisaris di PT Pertamina Hulu Energi.
Lepas dari BPK pada 2023 lalu, Agus sempat terlibat dalam isu dugaan transaksi mencurigakan sebesar Rp115 miliar di Kebumen, Jawa Tengah, yang membuat namanya menjadi sorotan publik. Terlebih dengan adanya karangan bunga bertuliskan sindiran yang dikirim untuknya saat agenda serah terima jabatan Wakil Ketua BPK dari dirinya.
Saat diwawancarai wartawan pada 2023 lalu, Agus membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa tidak pernah ada pemeriksaan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dirinya. Dirinya menilai bahwa hal tersebut adalah upaya pendiskreditan namanya.
Michael Rolandi Cesnanta Brata
Michael Rolandi Cesnanta Brata adalah mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
