Eks wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD menilai penambahan jumlah kementerian hanya akan memperbesar peluang tindak pidana korupsi. Mahfud khawatir politik akomodasi hanya akan semakin memelihara praktik kolusi yang dapat merusak negara.
“Menteri dulu kan 26, jadi 34, lalu ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60, pemilu lagi tambah lagi, karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta, rusak ini negara,” kata Mahfud dalam acara seminar nasional di UII, Sleman, DIY, Rabu (8/5).
Mahfud bahkan mendorong agar kementerian koordinator dihapuskan sebab tak memiliki banyak fungsi. Dia bersama asosiasi pengajar hukum tata negara pada 2019 pernah merekomendasikan agar jumlah lembaga kementerian dimampatkan.
“Kemenko dihapus aja tuh, enggak ada gunanya. (Tapi) karena saya sudah mendengar rencana susunan kabinet, saya perhalus. Kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang-undang,” kata eks Ketua MK itu.
Sementara, eks capres nomor urut 1, Anies Baswedan menilai rencana penambahan kementerian boleh saja dilakukan asal tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Menurut dia, UU telah mengatur tegas ketentuan jumlah kementerian.
“Satu, semua diatur dengan UU. Selama itu sesuai dengan ketentuan undang-undang, maka tidak ada larangan,” ujar Anies saat ditemui di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Selasa (7/5).
(thr/fra)
[Gambas:Video CNN]
