“Negara mengalami kerugian akibat aktivitas pertambangan ilegal. Jika ini terus dibiarkan, tidak hanya lingkungan yang terdampak, tetapi juga stabilitas ekonomi daerah,” tambah Sulkipani Thamrin.
Komite meminta Pemerintah Daerah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta aparat penegak hukum untuk bersinergi dalam memberantas praktik pertambangan ilegal. Selain itu, masyarakat diharapkan turut serta dalam mengawasi dan melaporkan kegiatan tambang yang mencurigakan kepada pihak berwenang.
“Kami berharap ada tindakan nyata dari pemerintah dan aparat kepolisian untuk menertibkan pertambangan ilegal ini demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat,” tutup Sulkipani Thamrin.
