“Jadi dia masih terdaftar di staf di Sekretariat Jendral DPD, dan berdasarkan fakta persidangan dia masih terima gaji dari DPD RI di bulan Mei ini. Padahal itu tidak dibolehkan, jadi kan seharusnya sudah harus mundur paling lambat 3 Desember 2023,” kata dia.
Menurut hasil persidangan, kata dia, apa yang dilakukan Kondang ini jelas sudah bertentangan dengan syarat pencalonan DPD RI, dalam Pasal 182 Undang-Undang 7 tahun 2017, di mana disebutkan siapapun yang menerima upah dari APBN tau APBD disyaratkan mundur saat mendaftar diri sebagai calon Anggota DPD RI.
“Jadi karyawan BUMN, BUMD atau staf, tenaga ahli yang honornya bersumber dari APBN atau APBD kan harus menyampaikan surat pengunduran diri, yang bersangkutan ini tidak pernah menyampaikan surat pengunduran diri kepada KPU pada waktu pendaftaran calon anggota DPD,” tuturnya.
Ruzmi tak menjelaskan sanksi apa yang bakal mengancam Kondang. Kini Bawaslu Jatim pun menyerahkan putusan ini ke KPU Jatim untuk ditindaklanjuti.
“Kita serahkan ke KPU Jatim, kan pelaksana teknisnya di KPU. Diputusan kita ada petitum yang bunyinya memerintahkan kepada KPU Provinsi Jatim untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan putusan perundang-undangan,” pungkasnya.
Sementara itu, berdasarkan Pengumuman KPU Jatim Nomor 125/PL.01.8-Pu/35/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Serentak Tahun 2024 Tingkat Provinsi Jawa Timur, untuk pemilihan DPD, Kondang merupakan calon peringkat ke-4 yang mendapat suara terbanyak.
Keempatnya ialah Ahmad Nawardi dengan 3.281.105 suara, diikuti La Nyalla Mattalitti dengan 3.132.076 suara, Lia Istifhama dengan 2.739.123 suara, dan Kondang Kusumaning Ayu dengan 2.542.036 suara.
(frd/wis)
[Gambas:Video Suara-News]