“Kalau kami nanti walaupun kalau untuk dimekarkan kami setuju. Tapi provinsi Sumatera Utara harus masuk. Jangan mereka mekar tapi merasa tidak pernah membangun tapi minta mekar. Kalau mereka minta mekar boleh tapi dengan kesan yang baik. Sudah dibangun Provinsi Sumatera Utara sudah ada bekas pembangunannya sudah ada monumen yang dibangun di sana, mekar boleh tapi jangan mekar karena tidak diperhatikan itu enggak baik,” terangnya.
Sebelumnya, Hasan menyebutkan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ) Sumut sebesar Rp13,5 triliun tidak mampu menjangkau seluruh kabupaten kota di Sumatera Utara. Oleh karena itulah pihaknya mendorong agar dilakukan pemekaran daerah di Sumatera Utara.
“APBD Sumut Rp13,5 triliun. Kita tahu Rp13,5 triliun ini tidak akan mampu menjangkau seluruh kabupaten kota yang ada di Sumut. Karena itu kami mendorong terus bagaimana provinsi Sumut dalam rangka membangun keadilan dan pemerataan pembangunan kita perlu meneruskan usulan pemekaran di provinsi Sumut. Tentu kita mendorong sekaligus memperjuangkan bagaimana Kepulauan Nias menjadi provinsi di Sumatera Utara, provinsi Tapanuli juga perlu kita mekarkan,” paparnya.
(fnr/isn)
[Gambas:Video Suara-News]
